Make your own free website on Tripod.com

 

PERENCANAAN STRATEJIK

SEBAGAI SEBUAH WUJUD TRANSPARANSI

DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORASI ILMIAH

 

Disampaikan dalam rangkaian Upacara Wisuda

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dewantara Jombang

Pada tanggal 26 Juni 2004

Di Jombang

 

 

 

 

Oleh :

 

Widjang Indartono, S.E., M.Si.


Bismillaahrrohmanirrohim,

Rabbi zidii ‘ilmaa war zuqnii fahmaa

 

“Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itukarena mereka akanmasuk neraka” (Shaad:27).

 

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kejakan” (Al-Hasyr:18).

 

“Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika pebuatan itu baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah” (HR Ibnul Mubarak).

***

 

Yth. Bupati Jombang dan jajaran Muspida Jombang,

Yth. Pengurus Daerah I PGRI Jawa Timur

Yth. Pengurus Daerah II PGRI Jombang

Yth. Ketua dan Anggota PPLP-PT PGRI Jmbang

Yth. Anggota Senat STIE Dewantara Jombang

Yth. Segenap Pimpinan Instansi/Lembaga, Pimpinan Perguruan Tingi dan seluruh  Undangan

         Dan secara khusus para Wisudawan-wisudawati beserta keluarga yang berbahagia

 

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh,

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan barokah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu, berkumpul dan bersilaturrahim dalam keadaan sehat dan bersama-sama mengikuti-menyaksikan upacara Wisuda Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dewantara Kabpaten Jombang pada hari ini. Selanjutnya shalawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad  saw beserta sahabat dan kerabatnya.

Para hadirin yang terhormat, perkenankanlah pada kesempatan ini menyampakan orasi ilmiah yang berjudul :

 

PERENCANAAN STRATEJIK SEBAGAI SEBUAH WUJUD TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

 

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundnag-undnagan dalam kerangka asas desentralisasi. Kewenangan daerah merupakan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah., disamping tetap ada kewenangan-kewenangan tertentu seperti kewenangan di bidang pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal, serta kewenangan lain yang bersifat strategis masih tetap diatur oleh Pemerintah Pusat (Undang-undang nomor 22 tahun 1999).

Implikasi dari pendelegasian kewenangan ini adalah kebutuhan untuk mengatur hubungan antara Pusat-Daerah dan pertangungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Keputusan Mendagri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah, memberikan arahan yang jelas, utamanya dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah berbasis prestasi kerja (Mardiasmo, 2003).  Salah satu aspek yang termuat didalamnya adalah aspek perencanaan yang harus dilakukan secara komprehensif, partisipatif, transparan, akuntabel. Hal ini merupakan sebuah wujud implementasi model perencanaan stratejik dalam perencanaan pembangunan daerah.

 

Saudara-saudara para hadirin yang saya hormati,

Pembangunan adalah sebuah proses atau kegiatan penciptaan sesuatu yang semula tiada menjadi ada, atau sebuah kegiatan untuk melakukan pembaharuan terhadap sesuatu yang sudah ada, yang pada hakekatnya adalah untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik. Pembangunan melibatkan bebagai aspek dan komponen sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumberdaya modal maupun sumber daya lainya.

Sumberdaya-sumberdaya yang ada ni merupakan modal bagi pelaksanaansebuah proses pembangunan, namun disisi lain keberadaan sumberdaya-sumberdaya ini memiliki berbagai keterbatasan, baik pada aspek kualitas dan kuantitas keseluruhan maupun distribusinya yang tidak merata. Belum lagi dinamika perubahan dan perkembangan kondisi sosial ekonomi yang begitu cepat.  Menghadapi situasi-situasi seperti inilah kemudian dirasa peran perencanaan dalam rangkaian proses pembangunan menjadi sangat penting dan strategis. Sehinggga dengan demikian menjadkan perencanan pembangunan yang baik menjadi  sebuah keharusan yang mutlak adanya.

Secara konseptual,  perencanaan dibutuhkan di dalam rangka mengantisipasi dan mengelola keadaan-keadaan di masa mendatang yang memiliki sifat ketidakpastian dengan memformulasikan kegiatan-kegiatan tertentu secara efektif dan efisien dalam koridor pencapaian suatu tujuan tertentu yang akan dicapai secara sistematis.  Menyimak kembali fungsi-mungsi dasar manajemen, perencanaan merupakan salah satu fungsi utamanya (Kreitner, 1995)  yang didalamnya mencakup bebagai aspek yang satu sama lain memiliki keterkaitan secara sistemik.

Secara substansial fungsi ini akan mencakup bagaimana sebuah organisasi harus benar-benar mampu memahami dan mengatahui secara komprehensif  kondisi dan poteni yang dimiliki, lingkungan yang dihadapi, tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan kemudian menentukan tahapan-tahapan pencapaiannya secara terarah, mulai dari bagaimana menentukan sistem tata kerja, pola pertangungjawaban, alokasi sumberdaya personal, pembentukan sistem komunikasi internal yang efektif, pemberian motivasi, mengarahkan dan menyamakan pandangan seluruh elemen dalam rangka pencapaian tujuan pemenuhan kebutuhan bersama yan telah ditetapkan dengan mengembangkan pola yang partisipatif, sampai pada bagamana evaluasi pengukuran kinerjanya akan dilakukan secara konstruktif. Proses ini secara cyclical  akan berjalan secara   terus-menerus sehingga akan menciptakan nilai-nilai yang akan terus berkembang secara dinamis.

 

Gambar 1. Planning : The Primary Management Function (Kreitner, 1995 :165)

 

Strategic Management Process

Berbicara tentang perencanaan yang feketif da efisien, tentu tidak akan lepas dari kerangka besar stratgic management, yaitu suatu proses manajemen yang secara terus-menerus yang menjamin interaksi konstruktif antara potensi internal organisasi dan dinamika lingkungan dimana organisasi itu berada dan berkembang. Komponen utama dari strategic managemen ini adalah strategic planning,  imlementation of strategy dan controlling (Kreitner, 1995). Hal ini dapat dengan mudah dipahami, dengan logika bahwa  sebaik apapun sebuah perencanaan strategis tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilakukan   implementasi secara optimal. Demikian juga  optimalisasi implementasi srategi inn tidak akan terjamin kelangsungannya tanpa adanya kontrol dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus sebagai langkah koreksi, pengendalian dan umpan balik  pada setiap tahapan secara simultan.

Gambar 2. Strategic Management Process (Kreitner, 1995:210)

 

Dalam konteks manajemen stratejik publik, menurut Paul C. Nutt dan Robert W. Bakoff, 1992, terdapat 6 (enam) tahapan dalam proses formulasi dan implementasi strategi, yaitu :

Tahap 1, Historical Context, pada tahap ini dilakukan identifikasi trend, situasi dan karakter lingkungan lain yang berpengaruh terhadap perjalanan organisasi ke depan.

Tahap 2, Situational Assesment, pada tahap  ini dilakkan analisis potensi organisasi dengan tanpa meninggalkan kinerja masa lalu yang sudah dicapai dan kemungkinan-kemungkinan pengembangan kedepan berbasis pada potensi dan peluang yang dihadapi.

Tahap 3, The Issue Agenda, yaitu didalamnya dilakukan penentuan isu srategis dan prioritas permasalahan yang harus ditangan. Hal ini diperlukan terkait dengan kondisi dimana pada umumnya akan didapati daftar panjang permasalahan yang harus diselesaikan, sementara dipihak lain sumberdaya yang tersedia selalu terbatas.

Tahap 4, Strategic Options, pada tahap ini dirumuskan berbagai strategi atau kombinasi-kombinasi strategi yang dapat dilakukan dan gambaran kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sebagai akibat stratei yang dipilih (scenario planning).

Tahap 5, Feasibility Assesment, adalah tahap dimana dilakukan penentuan pilihan strategi yang akan dilaksanakan.

Tahap 6, Implementation, merupakan tahap operasionalisasi stratei yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya adalah pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

 

Strategic Management Model

Sebagaimana telah disapaikan dimuka, proses manajemen strategik diawali dengan identfikasi potensi organisasi baik secara internal maupun eksternai (internal-external scanning). Proses ini dilakukan untuk mengetahui potret riil sebuah organisasi baik dari sisi kekuatan, kelemehan, peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi. Potret riil ini perlu diketahui daam rangka memformulasikan strategi besar yang akan ditetapkan sebagai kerangka dan arah kemana sebuah organisasi akan dibawa.

Dalam perencanaan strategik, terdapat  3 (tiga) dimensi waktu utama yaitu :

1.      Perencanaan Jangka Panjang, pada umumnya mencakup rentang waktu 5 (lima) tahun atau lebih;

2.      Perencanaan Jangka Menengah, yaitu perencanaan dengan rentang waktu antara 1-3 tahun

3.      Perencanaan Jangka Pendek, yaitu perencanaan yang mencakup renntang waktu kurang dari 1(satu) tahun.

Masing-masing perencanaan ini akan menjadi koridor bagi perencanaan yang memiliki rentang waktu yang lebih pendek. Dalam implementasinya, periodisasi ini akan menyesuaikan dengan skala, ukuran dan karakter organiasasi, karena hal ini akan sangat terkait erat denga kebutuhan pengembangan organisasi itu sendiri.

Gambar 3. Strategic Management Model (Pearce and Robinson)

Model Perencanaan Pembanguan Partisipatif

Dalam pelaksanaan pelmbangunan daerah, terdapat tiga pilar utama sebagai pelaku pembangunan (stakeholders), yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Paradigma yang berkembang dewasa ini telah menempatkan dan menuntut seluruh pelaku pembangunan tersebut pada posisi kemitraan secara proporsional dan bertangungjawab. Yang penting diperhatikan adalah pelibatan atau model partisipasi seperti apa yang efekktif untuk dikembangkan.

Dalam konsep ekonomi pembangunan dan administrasi publik, pembentukan pemerintahan pada dasarnya adalah untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat sendir, (market-failure) atau secara spesifik dikatakan bahwa penyediaan barang-barang atau jasa layanan publik, yang dimana tidak ada pengecualian dalam pemanfaatan atau konsumsinya.  Pada intinya terdapat 3 (tiga) peran dan fungsi  utama pemerintah yaitu sebagai Alokator, Distributor dan Regulator.

Gambar 4. Model Partisipasi

Secara skematis pada gambar 5  dapat terlihat secara jelas model partisipasi yang melibatkanseluruh pelaku pembangunan. Dengan tetap mendasarkan pada peran masing-masing stakeholder, maka terdapat beberapa zona sebaga berikut :

1.      Zona PS, yaitu zona dimana di dalamnya hanya Pemerintah dan Swasta yang terlibat;

2.      Zona SM, yaitu zona  dimana di dalamnya hanya Swasta dan Masyarakat yang terlibat;

3.      Zona PM, yaitu zona dimana di dalamnya  hanya Pemerintah dan Masyarakat yang terlibat.

4.      Zona PSM, yaitu zona dimana di dalamnya dapat terlibat secara bersama-sama baik Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

 

Di samping keempat zona tersebut di atas masih terdapat 3 (tiga) zona yang merupakan “privasi” masing-masing stakeholder. Zona ini adalah zona dimana masing-masing stakeholder tidak dapat melakukan intervensi satu sama lain. Hal penting lain yang harus diperhatkan adalah bahwa bentuk partisipasi yang efektif adalah bukan dalam bentuk subtitutif satu sama lain, tetapi lebih pada bentuk-bentuk yang bersifat komplementer dengan tetap mendasarkan pada kompetensi dan peran masing-masing.

Dengan pemahaman ini oleh semua kelompok stakeholder akan dapat menciptakan sebuah sinergi terhadap pelaksanaan keseluruhan proses pembangunan.


Model Implementasi dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

 

Gambar 5. Mekanisme Penganggaran Daerah (Kepmendagri 29/2002)

 

 

 

 

 

Demikianlah beberapa konsep yang dapat saya sampaikan pada forum ini., Dengan ridlo Allah swt, semoga menjadikan konsep-konsep ini akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, bagi pengembangan STIE Dewantara Jombang sebagaii sebuah lembaga pendidikan tinggi yang mantap dan inovatif ; serta umumnya bagi pembangunan masyarakat di Kabupaten Jombang.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Pimpinan STIE Dewantara yang telah memberikan kesempatan dan keparcayaan kepada saya untuk tampil pada forum ini. Kepada reken-rekan dosen dan seluruh karyatwan STIE Dewantara juga saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas segala bantuan dan fasilitas. Hormat dan rasa banga juga saya sampaikan ‘teman-teman sejawat’ yang telah memberikan support dalam bentuk berbagai diskusi , masukan materi, dan komitmen pada idealisme, keilmuan dan profesionalisme. Semoga Allah swt senantiasa menjaga dan menempatkan kita pada kelompok orang-orang yang yang beriman dan berilmu, tetapi tertunduk dan tawadlu’.  Amin.

Jombang, 26 Juni 2004

 

 

Widjang Indartono, S.E., M.Si.

Dosen STIE Dewantara Jombang

 

 

 


DAFTAR PUSTAKA

 

Arsyad, Lincolin, 1999. Ekonomi Pembangunan, Edisi keempat, cetakan ke-1, BP-STIE YKPN, Jogjakarta.

 

Hafidhuddin, Didin dan Tanjung, Hendri, 2003. Manajemen Syariah dalam Praktik, Gema Insani, Jakarta.

 

Kreitner, Robert, 1995. Management Principles and Practices, Houghton Mifflin Company,  Boston, Massachusetts.

 

Mardiasmo, 2003. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance, Jogjakarta.

 

Nutt, Paul C. And Backoff, Robert W., 1992. Strategic Management of Public and Third Sector Organzations : a Hand Book for Leaders, 1st edition, Jossey-Bass Publisher, San Francisco.

 

Pearce, John. A., ---.Strategic Management : Formulation, Implementation and Control, Fourth Edition, Boston.


CURICULUM VITAE

 

A. Data Pribadi

Nama                       :     Widjang Indartono, S.E., M.Si.

Tempat/tgl. Lahir    :     Jogjakarta, 23 Mei 1968

Alamat                     :     Jl. Dr. Sutomo Gg. Kecamatan II Jombang

Telepon                   :     0321-879149, 08123219256

e-mail                      :     guswidj@yahoo.com, baberizqi@telkom.net

Istri                           :     Retno Noordiwati, S.E.

Anak                        :     Muhammad Rizqi Pradana, Ridwan Fajar Abdillah

 

B. Pendidikan Formal

1.   SD Negeri Karang Pawulang II Bandung, Jawa Barat, lulus tahun 1981

2.   SMP Negeri 4 Pekanbaru, Riau, lulus tahun 1984.

3.   SMA Negeri 8 Jogjakarta, DIJ, lulus tahun 1987.

4.   Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, Manajemen, lulus tahun 1995.

5.   Magister Ekonomika Pembangunan UGM Jogjakarta, Keuangan Daerah, lulus tahun 2001.

 

C. Pendidikan Non Formal

1.   Kursus Keuangan Daerah Angkatan VIII (Kerjasama Bappenas, Depkeu, Depdagri, UGM Jogjakarta), Jogjakarta,1998.

2.   Training for Trainers (TOT) Sosialisasi dan Bintek  Perencanaan Program dan Anggaran Daerah berdasar Kepmendagri 29/2002 (Bandiklat-Ditjen OTDA Depdagri), Jakarta, 2002.

3.   Diklat Fungsional Penelitian dengan Konsentrasi Peningkatan Perekonomian Daerah Angkatan I, (Bandiklat Depdagri-LIPI), Jakarta, 2002.

3.   Workshop Scenario Planning : Perencanaan Kebijakan Strategik dan Implementasi Otonomi Daerah (Bandiklat Depdagri), Jakarta, 2003.

 

D. Riwayat Pekerjaan

1.   Staf Bappeda Kabupaten Jombang (1996-sekarang)

2.   Dosen STIE Dewantara Jombang (2002-sekarang)

 

E. Organisasi

1.   Anggota HIPMI DIJ, 1992.

2.   Vice President Management, International Junior Chamber-Local Organization Member (IJC-LOM) Jogjakarta, 1993-1994.

3.   Anggota Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Jogjakarta, 1995-sekarang.

3.   Ketua Himpunan Mahasiswa Magister Ekonomika Pembangunan (HIMMEP) UGM Jogjakarta, periode 2000.

4.   Penanggungjawab Penerbitan Bulletin Swara MEP UGM Jogjakarta, periode 2000.

 

F. Seminar

1.   Seminar Nasional Pelaksanaan Otoda pada Repelita VII : Retrospek dan Prospek dalam Peningkatan Investasi, Perdagangan dan Pendapatan Asli Daerah, Perhimpunan Sarjana Administrasi Indonesia (Persadi Jogjakarta, 1996.

2.   Seminar dan Loka Karya Introspeksi dan Pengembangan Diri Menyongsong Otonomi Daerah, Lustrum I MEP-UGM Jogjakarta, 2000.

3.   Seminar Agenda Ekonomi Politik : Keluar dari Krisis, PAU Studi Ekonomi UGM Jogjakarta, 2000

4.   Seminar Nasional Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Dies Natalis 8 MEP-UGM Jogjakarta, 2003.

5.   Nara Sumber dalam Seminar Pengitungan PDRB Kab. Jombang : PDRB dan Implikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda Jombang, 2003.

6.   Seminar Nasional Peluang dan Tantangan e-Government di Era Otonomi Daerah, Dies Natalis 48 FE-UGM Jgjakarta, 2003.

7.   Panelis dalam Diskusi Interaktif Perspektif Capres dan Cawapres dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Pilpres 2004, BEM-STIE Dewantara Jombang, 2004.

kembali ke atas