PERENCANAAN
STRATEJIK
SEBAGAI
SEBUAH WUJUD TRANSPARANSI
DAN
AKUNTABILITAS PUBLIK
DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ORASI
ILMIAH
Disampaikan
dalam rangkaian Upacara Wisuda
Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Dewantara Jombang
Pada
tanggal 26 Juni 2004
Di
Jombang
Oleh
:
Widjang
Indartono, S.E., M.Si.
Bismillaahrrohmanirrohim,
Rabbi
zidii ‘ilmaa war zuqnii fahmaa
“Dan
kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya tanpa
hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah
orang-orang kafir itukarena mereka akanmasuk neraka” (Shaad:27).
Hai
orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan
bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kejakan” (Al-Hasyr:18).
“Jika
engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika
pebuatan itu baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah”
(HR Ibnul Mubarak).
***
Yth.
Bupati Jombang dan jajaran Muspida Jombang,
Yth.
Pengurus Daerah I PGRI Jawa Timur
Yth.
Pengurus Daerah II PGRI Jombang
Yth. Ketua dan Anggota PPLP-PT PGRI Jmbang
Yth. Anggota Senat STIE Dewantara Jombang
Yth.
Segenap Pimpinan Instansi/Lembaga, Pimpinan Perguruan Tingi dan seluruh Undangan
Dan secara khusus para Wisudawan-wisudawati beserta keluarga yang
berbahagia
Assalaamu
‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh,
Pertama-tama
mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt, yang telah
melimpahkan rahmat dan barokah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu,
berkumpul dan bersilaturrahim dalam keadaan sehat dan bersama-sama
mengikuti-menyaksikan upacara Wisuda Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Dewantara Kabpaten Jombang pada hari ini. Selanjutnya shalawat dan salam
senantiasa kita tujukan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad
saw beserta sahabat dan kerabatnya.
Para hadirin yang terhormat,
perkenankanlah pada kesempatan ini menyampakan orasi ilmiah yang berjudul :
PERENCANAAN
STRATEJIK SEBAGAI SEBUAH WUJUD TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK
DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundnag-undnagan dalam kerangka asas desentralisasi. Kewenangan daerah
merupakan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat
kepada Daerah., disamping tetap ada kewenangan-kewenangan tertentu seperti
kewenangan di bidang pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal, serta
kewenangan lain yang bersifat strategis masih tetap diatur oleh Pemerintah Pusat
(Undang-undang nomor 22 tahun 1999).
Implikasi dari pendelegasian kewenangan
ini adalah kebutuhan untuk mengatur hubungan antara Pusat-Daerah dan
pertangungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Undang-undang
nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Keputusan Mendagri nomor 29
tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah, memberikan arahan yang jelas, utamanya
dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berbasis prestasi kerja (Mardiasmo, 2003).
Salah satu aspek yang termuat didalamnya adalah aspek perencanaan yang
harus dilakukan secara komprehensif, partisipatif, transparan, akuntabel. Hal ini merupakan sebuah wujud implementasi model
perencanaan stratejik dalam perencanaan pembangunan daerah.
Saudara-saudara para hadirin yang saya hormati,
Pembangunan
adalah sebuah proses atau kegiatan penciptaan sesuatu yang semula tiada menjadi
ada, atau sebuah kegiatan untuk melakukan pembaharuan terhadap sesuatu yang
sudah ada, yang pada hakekatnya adalah untuk mencapai suatu kondisi yang lebih
baik. Pembangunan melibatkan bebagai aspek dan komponen sumberdaya, baik itu
sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumberdaya modal maupun sumber daya lainya.
Sumberdaya-sumberdaya
yang ada ni merupakan modal bagi pelaksanaansebuah proses pembangunan, namun
disisi lain keberadaan sumberdaya-sumberdaya ini memiliki berbagai keterbatasan,
baik pada aspek kualitas dan kuantitas keseluruhan maupun distribusinya yang
tidak merata. Belum
lagi dinamika perubahan dan perkembangan kondisi sosial ekonomi yang begitu
cepat. Menghadapi situasi-situasi
seperti inilah kemudian dirasa peran perencanaan dalam rangkaian proses
pembangunan menjadi sangat penting dan strategis. Sehinggga dengan demikian
menjadkan perencanan pembangunan yang baik menjadi sebuah keharusan yang mutlak adanya.
Secara
konseptual, perencanaan dibutuhkan
di dalam rangka mengantisipasi dan mengelola keadaan-keadaan di masa mendatang
yang memiliki sifat ketidakpastian dengan memformulasikan kegiatan-kegiatan
tertentu secara efektif dan efisien dalam koridor pencapaian suatu tujuan
tertentu yang akan dicapai secara sistematis. Menyimak kembali fungsi-mungsi dasar manajemen, perencanaan
merupakan salah satu fungsi utamanya (Kreitner, 1995) yang
didalamnya mencakup bebagai aspek yang satu sama lain memiliki keterkaitan
secara sistemik.
Secara
substansial fungsi ini akan mencakup bagaimana sebuah organisasi harus
benar-benar mampu memahami dan mengatahui secara komprehensif
kondisi dan poteni yang dimiliki, lingkungan yang dihadapi, tujuan-tujuan
yang ingin dicapai dan kemudian menentukan tahapan-tahapan pencapaiannya secara
terarah, mulai dari bagaimana menentukan sistem tata kerja, pola
pertangungjawaban, alokasi sumberdaya personal, pembentukan sistem komunikasi
internal yang efektif, pemberian motivasi, mengarahkan dan menyamakan pandangan
seluruh elemen dalam rangka pencapaian tujuan pemenuhan kebutuhan bersama yan
telah ditetapkan dengan mengembangkan pola yang partisipatif, sampai pada
bagamana evaluasi pengukuran kinerjanya akan dilakukan secara konstruktif.
Proses ini secara cyclical
akan berjalan secara terus-menerus
sehingga akan menciptakan nilai-nilai yang akan terus berkembang secara dinamis.
Gambar
1. Planning : The Primary Management Function (Kreitner, 1995 :165)
Strategic Management Process
Berbicara
tentang perencanaan yang feketif da efisien, tentu tidak akan lepas dari
kerangka besar stratgic management,
yaitu suatu proses manajemen yang secara terus-menerus yang menjamin interaksi
konstruktif antara potensi internal organisasi dan dinamika lingkungan dimana
organisasi itu berada dan berkembang. Komponen utama dari strategic managemen ini adalah strategic
planning, imlementation of strategy
dan controlling (Kreitner, 1995).
Hal ini dapat dengan mudah dipahami, dengan logika bahwa sebaik apapun sebuah perencanaan strategis tidak akan berarti
apa-apa jika tidak dilakukan implementasi
secara optimal. Demikian juga optimalisasi implementasi srategi inn tidak akan terjamin
kelangsungannya tanpa adanya kontrol dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus
sebagai langkah koreksi, pengendalian dan umpan balik pada setiap tahapan secara simultan.
Gambar
2. Strategic Management Process (Kreitner, 1995:210)
Dalam
konteks manajemen stratejik publik, menurut Paul C. Nutt dan Robert W. Bakoff,
1992, terdapat 6 (enam) tahapan dalam proses formulasi dan implementasi strategi,
yaitu :
Tahap
1, Historical Context, pada tahap ini dilakukan identifikasi trend, situasi dan karakter
lingkungan lain yang berpengaruh terhadap perjalanan organisasi ke depan.
Tahap
2, Situational Assesment, pada tahap ini
dilakkan analisis potensi organisasi dengan tanpa meninggalkan kinerja masa lalu
yang sudah dicapai dan kemungkinan-kemungkinan pengembangan kedepan berbasis
pada potensi dan peluang yang dihadapi.
Tahap
3, The Issue Agenda, yaitu didalamnya dilakukan penentuan isu srategis dan prioritas
permasalahan yang harus ditangan. Hal ini diperlukan terkait dengan kondisi
dimana pada umumnya akan didapati daftar panjang permasalahan yang harus
diselesaikan, sementara dipihak lain sumberdaya yang tersedia selalu terbatas.
Tahap
4, Strategic Options, pada tahap ini dirumuskan berbagai strategi atau kombinasi-kombinasi
strategi yang dapat dilakukan dan gambaran kemungkinan-kemungkinan yang dapat
terjadi sebagai akibat stratei yang dipilih (scenario
planning).
Tahap
5, Feasibility Assesment, adalah tahap dimana dilakukan penentuan pilihan
strategi yang akan dilaksanakan.
Tahap
6, Implementation, merupakan tahap operasionalisasi stratei yang telah ditetapkan, termasuk
didalamnya adalah pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
Strategic Management Model
Sebagaimana
telah disapaikan dimuka, proses manajemen strategik diawali dengan identfikasi
potensi organisasi baik secara internal maupun eksternai (internal-external scanning). Proses ini dilakukan untuk mengetahui
potret riil sebuah organisasi baik dari sisi kekuatan, kelemehan, peluang dan
ancaman yang mungkin dihadapi. Potret riil ini perlu diketahui daam rangka
memformulasikan strategi besar yang akan ditetapkan sebagai kerangka dan arah
kemana sebuah organisasi akan dibawa.
Dalam
perencanaan strategik, terdapat 3 (tiga)
dimensi waktu utama yaitu :
1.
Perencanaan Jangka Panjang, pada umumnya mencakup rentang waktu 5 (lima)
tahun atau lebih;
2.
Perencanaan Jangka Menengah, yaitu perencanaan dengan rentang waktu
antara 1-3 tahun
3.
Perencanaan Jangka Pendek, yaitu perencanaan yang mencakup renntang waktu
kurang dari 1(satu) tahun.
Masing-masing
perencanaan ini akan menjadi koridor bagi perencanaan yang memiliki rentang
waktu yang lebih pendek. Dalam implementasinya, periodisasi ini akan
menyesuaikan dengan skala, ukuran dan karakter organiasasi, karena hal ini akan
sangat terkait erat denga kebutuhan pengembangan organisasi itu sendiri.
Gambar
3. Strategic Management Model (Pearce and Robinson)
Model Perencanaan Pembanguan Partisipatif
Dalam
pelaksanaan pelmbangunan daerah, terdapat tiga pilar utama sebagai pelaku
pembangunan (stakeholders), yaitu
Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Paradigma yang berkembang dewasa ini telah
menempatkan dan menuntut seluruh pelaku pembangunan tersebut pada posisi
kemitraan secara proporsional dan bertangungjawab. Yang penting diperhatikan
adalah pelibatan atau model partisipasi seperti apa yang efekktif untuk
dikembangkan.
Dalam
konsep ekonomi pembangunan dan administrasi publik, pembentukan pemerintahan
pada dasarnya adalah untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik yang tidak mungkin
dilaksanakan oleh masyarakat sendir, (market-failure)
atau secara spesifik dikatakan bahwa penyediaan barang-barang atau jasa layanan
publik, yang dimana tidak ada pengecualian dalam pemanfaatan atau konsumsinya.
Pada intinya terdapat 3 (tiga) peran dan fungsi utama
pemerintah yaitu sebagai Alokator, Distributor dan Regulator.
Gambar
4. Model Partisipasi
Secara
skematis pada gambar 5 dapat
terlihat secara jelas model partisipasi yang melibatkanseluruh pelaku
pembangunan. Dengan tetap mendasarkan pada peran masing-masing stakeholder, maka terdapat beberapa zona sebaga berikut :
1.
Zona PS, yaitu zona dimana di dalamnya hanya Pemerintah dan Swasta yang
terlibat;
2.
Zona SM, yaitu zona dimana
di dalamnya hanya Swasta dan Masyarakat yang terlibat;
3.
Zona PM, yaitu zona dimana di dalamnya
hanya Pemerintah dan Masyarakat yang terlibat.
4.
Zona PSM, yaitu zona dimana di dalamnya dapat terlibat secara bersama-sama
baik Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
Di
samping keempat zona tersebut di atas masih terdapat 3 (tiga) zona yang
merupakan “privasi” masing-masing stakeholder.
Zona ini adalah zona dimana masing-masing stakeholder
tidak dapat melakukan intervensi satu sama lain. Hal penting lain yang harus
diperhatkan adalah bahwa bentuk partisipasi yang efektif adalah bukan dalam
bentuk subtitutif satu sama lain, tetapi lebih pada bentuk-bentuk yang bersifat
komplementer dengan tetap mendasarkan pada kompetensi dan peran masing-masing.
Dengan
pemahaman ini oleh semua kelompok stakeholder
akan dapat menciptakan sebuah sinergi terhadap pelaksanaan keseluruhan proses
pembangunan.
Model Implementasi dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan
Daerah
Gambar
5. Mekanisme Penganggaran Daerah (Kepmendagri 29/2002)
Demikianlah
beberapa konsep yang dapat saya sampaikan pada forum ini., Dengan ridlo Allah
swt, semoga menjadikan konsep-konsep ini akan bermanfaat bagi kita semua,
khususnya bagi diri saya sendiri, bagi pengembangan STIE Dewantara Jombang
sebagaii sebuah lembaga pendidikan tinggi yang mantap dan inovatif ; serta
umumnya bagi pembangunan masyarakat di Kabupaten Jombang.
Ucapan
terima kasih saya sampaikan kepada Pimpinan STIE Dewantara yang telah memberikan
kesempatan dan keparcayaan kepada saya untuk tampil pada forum ini. Kepada
reken-rekan dosen dan seluruh karyatwan STIE Dewantara juga saya sampaikan
penghargaan setinggi-tingginya atas segala bantuan dan fasilitas. Hormat
dan rasa banga juga saya sampaikan ‘teman-teman sejawat’ yang telah
memberikan support dalam bentuk
berbagai diskusi , masukan materi, dan komitmen pada idealisme, keilmuan dan
profesionalisme. Semoga Allah swt senantiasa menjaga dan menempatkan kita pada
kelompok orang-orang yang yang beriman dan berilmu, tetapi tertunduk dan tawadlu’.
Amin.
Jombang, 26 Juni 2004
Widjang Indartono, S.E., M.Si.
Dosen
STIE Dewantara Jombang
DAFTAR
PUSTAKA
Arsyad, Lincolin, 1999. Ekonomi
Pembangunan, Edisi keempat, cetakan ke-1, BP-STIE YKPN, Jogjakarta.
Hafidhuddin,
Didin dan Tanjung, Hendri, 2003. Manajemen Syariah dalam Praktik, Gema Insani,
Jakarta.
Kreitner, Robert, 1995. Management
Principles and Practices, Houghton Mifflin Company, Boston, Massachusetts.
Mardiasmo,
2003. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar, Perwujudan Transparansi dan
Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good
Governance, Jogjakarta.
Nutt,
Paul C. And Backoff, Robert W., 1992. Strategic Management of Public and Third
Sector Organzations : a Hand Book for Leaders, 1st edition, Jossey-Bass
Publisher, San Francisco.
Pearce, John. A., ---.Strategic
Management : Formulation, Implementation and Control, Fourth Edition, Boston.
CURICULUM
VITAE
A.
Data Pribadi
Nama
: Widjang
Indartono, S.E., M.Si.
Tempat/tgl.
Lahir :
Jogjakarta, 23 Mei 1968
Alamat
: Jl. Dr.
Sutomo Gg. Kecamatan
II Jombang
Telepon
: 0321-879149, 08123219256
e-mail
: guswidj@yahoo.com, baberizqi@telkom.net
Istri
: Retno
Noordiwati, S.E.
Anak
: Muhammad Rizqi Pradana, Ridwan Fajar Abdillah
B.
Pendidikan Formal
1. SD
Negeri Karang Pawulang II Bandung, Jawa Barat, lulus tahun 1981
2. SMP
Negeri 4 Pekanbaru, Riau, lulus tahun 1984.
3. SMA
Negeri 8 Jogjakarta, DIJ, lulus tahun 1987.
4. Fakultas
Ekonomi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, Manajemen, lulus tahun 1995.
5. Magister
Ekonomika Pembangunan UGM Jogjakarta, Keuangan Daerah, lulus tahun 2001.
C.
Pendidikan Non Formal
1. Kursus
Keuangan Daerah Angkatan VIII (Kerjasama Bappenas, Depkeu, Depdagri, UGM
Jogjakarta), Jogjakarta,1998.
2. Training
for Trainers (TOT) Sosialisasi dan Bintek Perencanaan
Program dan Anggaran Daerah berdasar Kepmendagri 29/2002 (Bandiklat-Ditjen OTDA
Depdagri), Jakarta, 2002.
3. Diklat
Fungsional Penelitian dengan Konsentrasi Peningkatan Perekonomian Daerah
Angkatan I, (Bandiklat Depdagri-LIPI), Jakarta, 2002.
3. Workshop
Scenario Planning : Perencanaan
Kebijakan Strategik dan Implementasi Otonomi Daerah (Bandiklat Depdagri),
Jakarta, 2003.
D.
Riwayat Pekerjaan
1. Staf
Bappeda Kabupaten Jombang (1996-sekarang)
2. Dosen
STIE Dewantara Jombang (2002-sekarang)
E.
Organisasi
1. Anggota
HIPMI DIJ, 1992.
2. Vice
President Management, International Junior Chamber-Local Organization Member (IJC-LOM)
Jogjakarta, 1993-1994.
3. Anggota
Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Jogjakarta, 1995-sekarang.
3. Ketua
Himpunan Mahasiswa Magister Ekonomika Pembangunan (HIMMEP) UGM Jogjakarta,
periode 2000.
4. Penanggungjawab
Penerbitan Bulletin Swara MEP UGM Jogjakarta, periode 2000.
F. Seminar
1. Seminar
Nasional Pelaksanaan Otoda pada Repelita VII : Retrospek dan Prospek dalam
Peningkatan Investasi, Perdagangan dan Pendapatan Asli Daerah, Perhimpunan
Sarjana Administrasi Indonesia (Persadi Jogjakarta, 1996.
2. Seminar
dan Loka Karya Introspeksi dan Pengembangan Diri Menyongsong Otonomi Daerah,
Lustrum I MEP-UGM Jogjakarta, 2000.
3. Seminar
Agenda Ekonomi Politik : Keluar dari Krisis, PAU Studi Ekonomi UGM Jogjakarta,
2000
4. Seminar
Nasional Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Dies Natalis 8 MEP-UGM
Jogjakarta, 2003.
5. Nara
Sumber dalam Seminar Pengitungan PDRB Kab. Jombang
: PDRB dan Implikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda Jombang,
2003.
6. Seminar
Nasional Peluang dan Tantangan e-Government di Era Otonomi Daerah, Dies Natalis
48 FE-UGM Jgjakarta, 2003.
7. Panelis
dalam Diskusi Interaktif Perspektif Capres dan Cawapres dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat dalam Pilpres 2004, BEM-STIE Dewantara Jombang, 2004.